Perbedaan dan Pengertian PIRT, MD, ML, dan SP

Perbedaan dan Pengertian PIRT, MD, ML, dan SP

PIRT adalah izin untuk industri skala rumahan

Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) adalah sebuah keharusan jika Anda memiliki usaha makanan skala kecil. Tapi, tidak semua produk makanan dari sektor skala kecil bisa mendapatkan izin PIRT. Contoh produk yang tidak dapat menggunakan izin PIRT:

-Susu dan hasil olahannya

-Daging, ikan, unggas dan lainnya yang butuh proses penyimpanan beku

-Makanan kaleng, makanan bayi

-Minuman beralkohol

MD adalah izin untuk industri besar dan bersifat lokal

Maksudnya bersifat lokal adalah industri skala besar yang memproduksi sendiri produk mereka. Contohnya produk Indomie dari Indofood pasti memiliki kode MD. Kode MD untuk satu produk juga dapat berbeda tergantung lokasi pabrik yang melakukan proses produksi.

ML adalah izin untuk industri besar dan bersifat impor

Produk makanan dan minuman yang diimpor masuk ke Indonesia pasti memiliki kode ML. Misalnya produk-produk Nestle, baik yang diimpor langsung ataupun dikemas ulang di Indonesia.

SP adalah Sertifikat Penyuluhan untuk usaha yang diawasi Dinas Kesehatan

Nomor pendaftaran SP diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil dengan modal terbatas. Para pelaku usaha dengan SP biasanya sudah mengikuti penyuluhan yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten. Pengawasan juga dilakukan melalui sidak-sidak untuk memastikan proses produksi sesuai standar. Misalnya memastikan bahan yang digunakan aman dan tidak berbahaya untuk dikonsumsi.

Sumber : https://goukm.id/

CV. KEVIN JASPERINDO
Jl. Swadaya Raya A1 No 51
Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan

https://bit.ly/3bsyKDG

+628111599899

jasperindo.id@gmail.com

http://jasperindo.com/

Bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi SNI untuk Produk?

Bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi SNI untuk Produk? 

Proses sertifikasi produk adalah proses menilai apakah suatu produk memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam standar.  Untuk itu yang harus dilakukan untuk  adalah :

1. Pastikan jenis produk apa yang ingin disertifikasi, ingat objek utama sertifikasi produk adalah produknya bukan perusahaan, hal ini berbeda dengan sertifikasi sistem manajemen yang menjadikan perusahaan objek sertifikasinya.

2.    Cek apakah Produk yang anda ingin sertifikasi sudah ada Standar nya, dalam hal ini apakah SNI nya sudah ditetapkan. jika SNI nya belum ada, maka produk anda tidak dapat disertifikasi.

3.  Setelah memastikan SNI nya, cek apakah ada Lembaga Sertifikasi Produk yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk SNI tersebut. jika tidak ada LSPro yang terakreditasi berarti produk anda belum dapat disertifikasi, namun anda bisa meminta LSPro untuk menambah ruang lingkup akreditasinya kepada KAN sehingga produk anda bisa disertifikasi. Khusus untuk SNI yang sudah diwajibkan, beberapa kementerian mengatur tentang penunjukan sementara LSPro yang belum diakreditasi untuk melakukan sertifikasi, namun dipersyaratkan dalam jangka waktu tertentu harus sudah terakreditasi.

4. Anda dapat menghubungi Langsung LSPro terkait untuk detail persyaratannya.

Contoh Persyaratan Pendaftaran SPPT SNI Ke LSPro :

Dokumen Administrasi

1.    Fotocopy Akte Notaris Perusahaan

2.    Fotocopy SIUP, TDP

3.    Fotocopy NPWP

4.    Surat Pendaftaran Merek dari Dirjen HAKI / Sertifikat merek

5.    Surat Pelimpahan Merek atau kerjasama antara pemilik merek dengan pengguna merek (Hanya bila merek bukan milik sendiri)

6.    Bagan Organisasi yang disahkan Pimpinan

7.    Surat Penunjukkan Wakil Manajemen dan Biodatanya

8.    Surat Permohonan SPPT SNI

9.    Angka Pengenal Importir (API) (bila bukan produsen)

10. Fotocopy Sertifikat Sistem Manajemen Mutu atau manajemen lainnya (ISO 9001)

Dokumen Teknis

1.    Pedoman Mutu yang telah disahkan

2.    Diagram Alir Proses Produksi

3.    Daftar Peralatan Utama Produksi

4.    Daftar Bahan Baku Utama dan Pendukung Produksi

5.    Daftar Peralatan Inspeksi dan Pengujian

6.    Salinan Dokumen Panduan Mutu dan Prosedur Mutu

Sumber : https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7008/Infografis---Alur-Proses-Sertifikasi-SNI-pada-Produk

CV. KEVIN JASPERINDO

Jl. Swadaya Raya A1 No 51
Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan

https://bit.ly/3bsyKDG

+628111599899

jasperindo.id@gmail.com

http://jasperindo.com/

Kalau tidak memenuhi komitmen apakah NIB juga dicabut?

Kalau tidak memenuhi komitmen apakah NIB juga dicabut?

Sebagaimana Pasal 25 PP No. 24 Tahun 2018 bahwa NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal:

a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau

b. Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  

Sumber : https://oss.go.id/portal/

CV. KEVIN JASPERINDO
Jl. Swadaya Raya A1 No 51
Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan

https://bit.ly/3bsyKDG

+628111599899

jasperindo.id@gmail.com

http://jasperindo.com/

Sistem Online Single Submission (OSS)

Pemerintah masih dalam proses penyelesaian sistem Online Single Submission (OSS) yang diharapkan dapat mempermudah investor mendapatkan izin berusaha di Indonesia. Sistem ini digagas karena banyaknya keluhan mengurus izin yang ribet, berbelit-belit, dan butuh waktu yang panjang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjanjikan bahwa melalui OSS, mengurus izin usaha tidak lebih dari satu jam. "Platform ini harus bekerja sedemikian rupa sehingga satu perizinan harus direform secara besar-besaran. Sampai tinggal yang benar-benar perlu saja," ujar Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Investor pemohon izin tinggal membawa akta notaris ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ataupun kementerian/lembaga terkait yang sudah memiliki PTSP. Pemohon nantinya akan dipandu petugas PTSP untuk mengisi data elemen dari akta notaris dan kolom administratif. "Yang harus diisi tidak rumit banget, paling nama perusahaan, investasi bidang apa, kegiatannya apa, di mana, investasi berapa besar," kata Darmin.

Setelah data selesai dimasukkan, sistem akan mengkonfirmasi data tersebut. Sistem terhubung dengan basis data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk pengesahan badan usaha. Jika perseorangan, sistem akan terintegrasi dengan NIK dan mengonfirmasi identitas pemohon dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Akan muncul pula Nomor Induk Berusaha, BPJS, izin lokasi, fasilitas fiskal, dan RPTKA yang sudah tersedia dalam cloud data sehingga tidak perlu diinput lagi. "Dari data elemen yang dimasukkan, termasuk berapa lama faslitas pajak didapatkan, sistem akan bilang, 'Anda dapat tax holiday 10 tahun' misalnya," kata Darmin. Karena terkait urusan pajak, Kementerian Keuangan akan mengeluarkan surat konfirmasi bahwa pemohon mendapat tax holiday. Surat konfirmasi itu dipegang aparat pajak. Setelah tahapan pendaftaran selesai, sistem akan meminta investor untuk komitmen. Komitmen tersebut meliputi izin lingkungan UKL-UPL yang harus selesai dalam 12 hari, pemenuhan standar IMB dalam 30 hari, dan pemenuhan standar sertifikat laik fungsi harus dipenuhi dalam 3 hari. Jika ada izin yang belum terpenuhi, maka bisa diurus secara offline. Setelah semua komitmen terpenuhi, otomatis akann keluar Izin Usaha Sektoral dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Setelah mendapat surat izin, ada lagi.komitmen yang harus terpenuhi yakni pertama adalah SNI Wajib dan SNI Sukarela yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 14 hari. Kedua, jika investasi sektor farmasi dan kesehatan, maka perlu ada Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) dan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) yang diurus selama 35 hari serta Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dengan jangka waktu lima hari. Jika semua komitmen di atas terpenuhi, maka akan keluar izin komersial atau operasional berupa izin edar dan sertifikasi. Pada dasarnya, kata Farmin, pemerintah akan percaya jika investor bilang komit pada perizinan tersebut. "Kalau lebih dari batas waktu, maka izinnya dicabut," kata Darmin. Dengan aplikasi ini, investor bisa memantau langsung progress ijin yang diajukan. Jadi begitu ketahuan ijinnya mandeg di pemerintah daerah, misalnya, maka bisa langsung diatasi dengan cepat oleh satuan tugas. "Kita tidak usah menunggu lagi dan investor tidak perlu lagi ketemu langsung dengan Pemda atau kementerian untuk perijinan," kata Darmin.

Perusahaan Bodong Diminta Segera Urus Perizinan

Perusahaan Bodong Diminta Segera Urus Perizinan

Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon meminta, agar pihak PT Cipta Agung dan PT Pratama Galuh Logistik (PGL) segera memproses perizinan. Selama perizinan tersebut belum diselesaikan, penyegelan aktivitas perusahaan tersebut tidak akan dicabut.

Hal tersebut diungkapkan Kepala DPMPTSP Kota Cilegon, Ahmad Dhita Prawira, saat dimintai tanggapannya, Kamis (21/9/2017). Menurut dia, hingga saat ini kedua perusahaan yang berlokasi di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol belum melakukan upaya pembuatan perizinan. Pihaknya sampai sekarang belum mendapat laporan jika kedua perusahaan tersebut memproses perizinan.

Oleh karena itu, dia akan segera mengundang manajemen PT Cipta Agung dan PT PGL, untuk membahas izin mereka. Ini merupakan bagian dari upaya pihak DPMPTSP Cilegon dalam mencarikan solusi untuk kedua perusahaan. “Bagaimana pun juga, mereka harus diberikan solusi terbaik,” katanya.

Sebelumnya, pimpinan PT PGL Maman Rohman kesulitan untuk memproses perizinan yang dibutuhkan. Ia menuturkan, pihak terkait tidak memberikan infomasi yang dibutuhkan dia dalam memproses perizinan. “Saya dapat laporan kalau pihak perusahaan kesulitan mendapatkan informasi. Saya katakan itu betul, sebab saat itu yang didatangi pihak perusahaan, adalah kantor kelurahan, bukan Kantor DPMPTSP Cilegon,” ujarnya.

Kepala DPMPTSP Kota Cilegon secara tegas melarang kedua perusahaan untuk beraktivitas sebelum izin-izin yang dibutuhkan selesai. Ia menuturkan, akan memberikan teguran keras jika imbauan tersebut tidak diindahkan. Diketahui sebelumnya, pihak DPMPTSP dibantu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Cilegon menghentikan aktivitas PT Cipta Agung dan PT PGL, Rabu (13/9/2017). Kedua perusahaan tersebut diduga bodong, karena tidak mengantongi sejumlah perizinan. Pihak DPMPTSP juga mendapati adanya dua bidang tanah yang terdata masuk aset Pemkot Cilegon. Pihaknya belum mendapatkan data terkait pemanfaatan lahan tersebut.

https://www.kabar-banten.com/perusahaan-bodong-diminta-segera-urus-perizinan/

Kontak Kami

CV KEVIN JASPERINDO

Alamat     : Jl. Swadaya Raya A1 No 51 Pondok Pucung Pondok Aren

                  Tangerang Selatan

Email        : kevin.jasperindo@yahoo.com

Telp          : 08111599899

Whatsapp : 08111599899

Website    : www.kindo.co.id